Pusat Hukum Dan Humas SJDI Hukum

MENTERI DALAM NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR SK.15/DJA/1982
TENTANG
PENGUASAAN KEMBALI TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING NO. 7267
DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR JANGKA
WAKTU BERLAKUNYA YANG TERLETAK DI KARET KUNINGAN
WILAYAH JAKARTA SELATAN
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. Bahwa tanah mempunyai fungsi sosial yang peruntukan dan
penggunaannya harus memperhatikan kepentingan nasional dan
menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah,
serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Tertib di bidang pertanahan
sebagaimana digariskan dalam Repelita-Ketiga dipandang perlu untuk
mengadakan penertiban terhadap tanah yang diperuntukan dan
penggunaannya tidak sesuai dengan asas dimaksud dalam huruf a di
atas;
c. Bahwa tanah Negara ex eigendom verponding No. 7267 dan tanah
Negara bekas hak Barat yang telah berakhir jangka waktu berlakunya
yang terletak di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan di samping tidak
dipenuhinya kewajiban dan persyaratan oleh mereka yang menguasainya
sekarang, penguasaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan asat
tersebut di atas sehingga perlu diadakan penertiban;
d. Bahwa untuk penertiban terhadap penguasaan dan penggunaan atas
tanah-tanah tersebut pada huruf c di atas ke arah penataan kembali
penguasaan dan penggunaannya, dipandang perlu untuk menguasai
kembali secara langsung tanah Negara ex eigendom verponding No. 7267
dan tanah Negara bekas hak Barat yang telah berakhir di Karet Kuningan
Wilayah Jakarta Selatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 2);
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 32);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1979;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979;
6. Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 Pebruari 1960 No.
Sk.336/Ka.;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 5 Juli 1963 No.
Sk. I/228/Ka/63;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1976 No. Sk.
45/DJA/1976;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 1979 No. 61
Tahun 1979;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1980 No. 146 tahun
1980 juncto tanggal 27 Agustus 1981 No. 213 tahun 1981.
– 2 –
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM
Membaca : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 1
Juni 1979 No. 369/1979 tentang Pembubaran Semua Otorita di dalam
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menguasai kembali tanah Negara ex eigendom verponding Nol 7267 dan
tanah Negara bekas hak Barat yang telah berakhir jangka waktu berlakunya
yang terletak di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan;
Kedua : Penetuan letak serta luas tanah sebagia dimaksud dalam Diktum Pertama
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Agraria Daerah Khusus Ibukota
Jakarta bersama-sama dengan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat;
Ketiga : Penguasaan secara physik atas areal tanah dimaksud dalam Diktum Pertama
dan Kedua di atas, dilakukan oleh Direktorat Agraria Daerah Khusus Ibukota
Jakarta serta peruntukan dan penggunaannya akan ditentukan lebih lanjut
oleh Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria;
Keempat : Penyelesaian sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanahnya
sebagaimana ditetapkan dalam Diktum Ketiga dilaksanakan oleh Direktorat
Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama-sama dengan Team Khusus
Agraria Tingkat Pusat;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Pebruari 1982
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDRAL AGRARIA,
Ttd
(DARYONO)
Tembusan kepada Yth.:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan.
2. Bapak Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
3. Pengkobkamtib di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri
di Jakarta.
7. Gubernur KDKI Jakarta di Jakarta.
8. Para Direktur pada Direktorat Jenderal Jenderal Agraria di Jakarta.
9. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta di Jakarta.
10. Walikota Jakarta Selatan di Jakarta.
11. Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan di Jakarta.
12. PT. Town and City Properties Kuningan Jakarta Selatan di Jakarta.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s